Daftar Barang Dan Jasa yang Kena PPN 11%

01 April 2022 ini, pemerintah hendak memberlakukan penyesuaian berbentuk peningkatan pajak pertambahan nilai( PPN) jadi 11%. Itu berarti penyesuaian pajak tersebut pula hendak berakibat dengan peningkatan harga di sebagian zona benda serta jasa.

Keputusan buat menaikkan pajak sebesar 11% sendiri ialah implementasi dari amanat Undang- undang menimpa Harmonisasi Peraturan Perpajakan( UU HPP).

“Kebijakan tersebut ialah bagian tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan serta konsolidasi fiskal selaku fondasi sistem perpajakan yang lebih adil, maksimal, serta berkepanjangan,” ucap Kepala Biro Komunikasi serta Layanan Data Departemen Keuangan, Rahayu Puspasari.

Terdapat juga sebagian benda serta jasa yang hendak dikenakan tarif baru PPN sebesar 11% antara lain selaku berikut.

·         Penyerahan Benda Kena Pajak di dalam Wilayah Pabean yang dicoba oleh Pengusaha;

·         Impor Benda Kena Pajak;

·         Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Wilayah Pabean yang dicoba oleh Pengusaha;

·         Pemanfaatan Benda Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Wilayah Pabean di dalam Wilayah Pabean;

·         Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Wilayah Pabean di dalam Wilayah Pabean;

·         Ekspor Benda Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

·         Ekspor Benda Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan

·         Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

 

Daftar Barang Dan Jasa yang Tidak Kena Peningkatan PPN 11%

Berita baiknya merupakan tidak seluruh benda serta jasa terserang imbas peningkatan PPN jadi 11%. Bersumber pada Undang- undang No 7 Tahun 2021 menimpa Harmonisasi Peraturan Perpajakan( HPP) berikut ini merupakan benda serta jasa yang Leluasa peningkatan PPN 11%.

Barang serta Jasa yang Tidak Kena Peningkatan PPN 11%

·         Benda kebutuhan pokok: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah- buahan, sayur- mayur, serta gula mengkonsumsi;

·         Jasa kesehatan, jasa pembelajaran, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan universal, serta jasa tenaga kerja;

·         Vaksin, novel pelajaran serta kitab suci;

·         Air bersih( tercantum bayaran sambung/ pasang serta bayaran beban senantiasa);

·         Listrik( kecuali buat rumah tangga dengan energi 6600 VA);

·         Rusun simpel, Rusunami, Rumah sakit, serta RSS;

·         Jasa konstruksi buat rumah ibadah serta jasa konstruksi buat musibah nasional;

·         Mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/ benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat serta kulit mentah, bahan baku kerajinan perak;

·         Minyak bumi, gas bumi( gas lewat pipa, LNG serta CNG) serta panas bumi;

·         Emas batangan serta emas granula;

·         Senjata/ alutsista serta perlengkapan gambar hawa.

Barang serta Jasa Tertentu yang Tidak Dikenakan PPN 11%

·         Barang yang termasuk objek Pajak Wilayah: santapan serta minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, serta sejenisnya;

·         Jasa yang ialah objek Pajak Wilayah: jasa penyediaan tempat parkir, jasa kesenian serta hiburan, jasa perhotelan, serta jasa boga ataupun katering;

·         Duit, emas batangan buat kepentingan cadangan devisa negeri, serta pesan berharga;

·         Jasa yang disediakan oleh pemerintah.

Peningkatan PPN Indonesia Di dasar Rata- Rata Peningkatan PPN Dunia

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menegaskan, walaupun ada peningkatan sebesar 1%, PPN di Indonesia masih terletak di dasar rata- rata dunia. Kendati demikian, grupnya menguasai keadaan warga yang saat ini tengah fokus dalam pemulihan ekonomi.

Di sisi lain pemerintah pula berkomitmen buat membangun pondasi perpajakan nasional yang kokoh. Karena APBN sangat diandalkan pada masa pandemi yang kemudian sehingga butuh disehatkan kembali.

“Jika rata- rata PPN di segala dunia itu terdapat di 15%, jika kita amati negeri OECD serta yang lain- lain, Indonesia terdapat di 10%. Kita naikkan 11( persen) serta nanti 12( persen) pada tahun 2025,” ucap Sri Mulyani, mengutip dari web kontan. co. id( 31/ 03).

“Jadi kita amati mana- mana yang masih dapat space- nya di mana Indonesia setara dengan region ataupun negara- negara OECD ataupun negara- negara di dunia. Tetapi Indonesia tidak berlebih- lebihan,” tambahnya.

Di sisi lain peningkatan PPN jadi 11% dibarengi dengan penyusutan tarif Pajak Pemasukan( PPh) Orang Individu atas pemasukan hingga dengan Rp 60 juta. Semula tarif pajak tersebut sebesar 15% saat ini jadi 5%. Setelah itu pemerintah pula melepaskan pajak terhadap zona UMKM yang berpenghasilan sampai Rp 500 juta.