Tinjauan Umum (Kajian) Tentang UUJK

Tinjauan Umum (Kajian) Tentang UUJK

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peran penting daam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional.

Jasa pengaspalan depok juga dapat disebut sebagai layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Para pihak dalam suatu pekerjaan konstruksi terdiri dari pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa dan penyedia jasa dapat merupakan orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbentuk badan hukum.

Undang-undang tentang pengaturan jasa konstruksi memiliki beberapa tujuan yang dijabarkan dalam UUJK No.18 diantaranya:

1. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang koloh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

2. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.

Secara umum materi muatan dalam Undang-Undang ini meliputi tanggung jawab dan kewenangan, usaha jasa konstruksi, penyelenggaraan usaha jasa konstruksi, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi, tenaga kerja konstruksi, pembinaan, sistem informasi jasa konstruksi, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa, sanksi administratif, dan ketentuan peralihan.

Peran masyarakat dalam keberlangsungan jasa konstruksi diperlukan, diantaranya berupa hak dan kewajiban yang harus terpenuhi dari kedua belah pihak antara pelaku jasa konstruksi terhadap masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat berhak melakukan pengawasan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan jasa pengaspalan dan memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Selain itu masyarakat juga berkewajiban untuk menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang pelaksanaan jasa konstruksi serta ikut serta dalam mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan umum.

Masyarakat jasa konstruksi merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi. Masyarakat jasa konstruksi ini diselenggarakan melalui suatu forum jasa konstruksi yang dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri. Forum ini bersifat mandiri dan memiliki serta menjunjung tinggi kode etik profesi.